Pengaturan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Di Kabupaten Bogor

Asri Sadly, Raj wulan and Wuisang, Ari and H. Insani, Isep (2019) Pengaturan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Di Kabupaten Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (330kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (637kB)

Abstract

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengaturan, pemerintah diberikan wewenang yang dari fungsi pengaturan tersebut muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Ketetapan tersebut adalah Izin. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha untuk kegiatan tertentu. Bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan maka izin yang harus diperoleh adalah izin usaha perdagangan atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. SIUP diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang dijalankan adalah sah dan legal serta diakui oleh pemerintah. SIUP tidak hanya diberikan kepada pedagang dengan skala menengah ataupun besar, bagi pelaku usaha kecil pun untuk saat ini wajib memiliki SIUP Kecil. Penyelenggaraan dan pelayanan bagi SIUP Kecil di Kabupaten Bogor dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan Perkembangan teknologi saat ini, pelayanan bagi SIUP Kecil dilaksanakan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Online yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor dengan sistem OPTIMIS (Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Ilibrary research) dan penelitian lapangan (field research). Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Pengaturan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil di Kabupaten Bogor dalam pengurusan dan pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 138 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap produk melalui satu pintu di daerah. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan dan pengaturan bagi SIUP Kecil di Kabupaten Bogor yaitu dengan dibentuknya Lembaga baru bernama OSS (Online Single Submission), pemerintah dalam hal ini bukan hanya semata-mata memindahkan pelayanannya saja, melainkan dalam rangka percepatan pelayanan melalui Lembaga OSS ini merupakan sebuah reformasi bagi perizinan berusaha, karena Lembaga OSS ini diibaratkan loket tunggal untuk mengintegrasikan semua pelayanan perizinan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	24 Aug 2022 07:14
Last Modified:	24 Aug 2022 07:14
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/107

Actions (login required)

View Item