Kewenangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019

Ance Crysdy, Inge and H. Insani, Isep and Mega Wijaya, Mustika (2022) Kewenangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (495kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan mengenai PPKM. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam penerapan PPKM, maka Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pelaksanaan PPKM. Peraturan dimaksud yaitu Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Bogor. Adapun identifikasi dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Bogor terhadap pengaturan dan penerapan PPKM dalam pengendalian pandemi Covid-19? dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor terhadap pengaturan dan penerapan PPKM dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaiannya? Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum pormatif empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) yang didukung penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Bogor terhadap pengaturan dan penerapan PPKM dalam pengendalian pandemi Covid-19 mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan beberapa Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai penerapan PPKM di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga mengeluarkan Peraturan dimaksud yaitu Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Bogor. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor terhadap pengaturan dan penerapan PPKM dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan penyelesaiannya, meliputi masih dominannya kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan dan penerapan PPKM. Sebagai upaya terhadap permasalahan ini, perlu diciptakan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kendala berikutnya, yaitu tidak jelasnya rujukan rujukan pasal mengenai sanksi terhadap pelanggar PPKM di Kota Bogor. Sebagai upaya jalan keluar terhadap permasalahan ini, dapat dilakukan dengan merevisi Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Bogor. Revisi tersebut harus memuat apa saja pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada masa PPKM Darurat, sehingga dapat menyelenggarakan PPKM sesuai dengan batasan-batasan yang jelas.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemkot (Pemerintah Kota) Fakultas Hukum > Umum > COVID-19
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	27 Aug 2022 03:19
Last Modified:	27 Aug 2022 03:19
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/1099

Actions (login required)

View Item