Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

Fitriyani Putri, Nurul and Andayani BS, Dwi and Mahipal, Mahipal (2021) Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (883kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (541kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB)

Abstract

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Permasalahan lain yaitu pemilihan tidak menjamin kepimpinan politik pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan apa yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia dan apa dampaknya terhadap pemerintahan di Indonesia, serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris, Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Pemilihan Umum pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung. Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerahdaerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada 2020. Bahwa kesejahteraan rakyat selalu menjadi alasan utama untuk mencapai negara yang adil, makmur dan berdaulat, meskipun proses yang dilalui harus panjang dan berliku. Pergeseran arah perkembangan demokrasi, yang ditandai dengan bergesernya harapan publik akan demokrasi, dari kebebasan dan pemenuhan hak-hak politik menjadi kesejahteraan dan pemenuhan hakhak ekonomi, sosial, dan budaya, serta pemenuhan kebutuhan yang secara konkret dirasakan melalui pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah )
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	27 Aug 2022 05:06
Last Modified:	08 Sep 2022 02:29
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/1281

Actions (login required)

View Item