Analisis Penetapan Hak Asuh Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran (Studi Kasus Perkara Nomor : 804 K/PDT.G/2016)

Saepulloh, Muhamad and Susilawati K., Tuti and Kusnadi, Nandang (2019) Analisis Penetapan Hak Asuh Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran (Studi Kasus Perkara Nomor : 804 K/PDT.G/2016). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

[img] Text
Cover.pdf

Download (355kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (578kB)

Abstract

Secara manusiawi setiap manusia akan menginginkan terjadinya perkawinan dalam hidupnya. Sebab mereka dapat berkeluarga dan meneruskan keturunannya dengan menikah dan memiliki anak. Selain itu, dengan menikah maka dapat memperluas persaudaraan akibat terjadinya perkawinan. Hal tersebut dipertegas pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Terdapat kata-kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya antara keduanya haruslah memiliki tuhan yang sama satu dengan kata lain satu agama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana akibat-akibat hukum dari perkawinan campuran menurut hukum yang berlaku, bagaimana akibat-akibat hukum dari perceraian orangtua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak pasca perceraian, permasalahan dan penyelesaian masalah terhadap penetapan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan campuran. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Akibatakibat hukum dari perceraian orangtua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak pasca perceraian sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak yang dilahirkan oleh perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing, memperoleh status kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia. Hal ini berarti status anak tidak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, tercantum dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Hakim dalam menyelesaikan perkara agar tidak melupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum (curia novit jus), sehingga dalam memutus atau menetapkan sesuatu Hakim haruslah menggali apa-apa yang ada di masyarakat serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Fakultas Hukum > Hukum > Anak
Fakultas Hukum > Hukum > Hak Asuh
Fakultas Hukum > Hukum Agama > Perkawinan/Pernikahan Campuran
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited: 29 Aug 2022 13:11
Last Modified: 29 Aug 2022 13:11
URI: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/1405

Actions (login required)

View Item View Item