Kewenangan Camat Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Masyarakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Diteliti di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Dede Yoga Rodiansyah, Dede Yoga Rodiansyah and Mihradi, R. Muhammad and H. Insani, Isep (2019) Kewenangan Camat Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Masyarakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Diteliti di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (350kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (538kB)

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenagan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati namun ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	24 Aug 2022 07:52
Last Modified:	24 Aug 2022 07:52
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/142

Actions (login required)

View Item