Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah Kota Bogor Dalam Penanggulangan Bencana

Chika Bonita, Chairun and Mihradi, R. Muhammad and Mahipal, Mahipal (2019) Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah Kota Bogor Dalam Penanggulangan Bencana. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (245kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (375kB)

Abstract

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya Kota Bogor memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Kota Bogor melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. BPBD Kota Bogor adalah perangkat daerah Kota Bogor yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, dengan jenis penelitian normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta data dilakukan secara kualitatif. Pengaturan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor dalam penanggulangan bencana mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Kota Bogor melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor dalam penanggulangan bencana, yaitu belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, sarana, prasarana dan biaya operasional yang kurang memadai, masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi, sebagian besar wilayah Kota Bogor merupakan daerah rawan bencana, serta banyaknya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pemukiman, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. ebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan cara aparat pemerintah perlu diberi pelatihan kebencanaan, Pemerintah Kota Bogor dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan, memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders), mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah, mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif, mewujudkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, dan meningkatkan masyarakat serta keterlibatan membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	26 Aug 2022 12:08
Last Modified:	26 Aug 2022 12:08
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/241

Actions (login required)

View Item