Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Di Wilayah Jawa Barat Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Rezki, Muhammad Fadilla and Andi M., Asrun and AL Sinaga, Walter (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Di Wilayah Jawa Barat Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (564kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (691kB)

Abstract

Indonesia menempatkan olahraga sebagai salah satu sarana dalam pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disingkat UU SKON). Posisi olahraga di Indonesia secara konkret dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hingga program kerja kemenpora bidang olahraga. Di dalamnya, olahraga dikaitkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, holistik, dan berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (selanjutnya disingkat PP 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan) mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang meliputi pemerintah, menteri dan menteri yang terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > Olahraga/Keolahragaan Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemerintah
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	29 Aug 2022 14:30
Last Modified:	29 Aug 2022 14:30
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/2495

Actions (login required)

View Item