Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Bupati Rokan Hulu Dan Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau (Analisis Putusan Perkara Nomor 2233 K/PID.SUS/2017)

Rehalat, Fauzi and Handoyo DP, Sapto and AL Sinaga, Walter (2019) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Bupati Rokan Hulu Dan Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau (Analisis Putusan Perkara Nomor 2233 K/PID.SUS/2017). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (118kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (175kB)

Abstract

Fenomena korupsi selalu menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih akan semakin keras. Kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah. Permasalahan yang diteliti, yaitu apa faktor penyebab serta dampak tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Bupati Rokan Hulu dan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau? bagaimana penyelesaian perkara dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Bupati Rokan Hulu dan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau? serta kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian perkara dan bagaimana upaya jalan keluarnya? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan Vield research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Faktor penyebab tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Bupati Rokan Hulu dan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau, yaitu agar para terdakwa segera memproses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (RAPBD-P TA 2014) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (RAPBD TA 2015) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (APBD-P TA 2014) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (APBD TA 2015). Sedangkan dampak yang ditimbulkan, yaitu perbuatan para terdakwa semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintahan. Penyelesaian perkara terhadap pelaku, yaitu melalui proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Para terdakwa dikenakan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana para terdakwa dikenakan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta menjatuhkan pidana tambahan kepada para terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara dan upaya jalan keluarnya, yaitu tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, upaya jalan keluarnya yaitu hakim harus menyadari bahwa dalam menjatuhkan pidana diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan; banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya jalan keluarnya yaitu dengan dibuatnya sebuah sistem yang membuat hakim tidak tergantung kepada ketentuan pidana dalam peraturan perundangundangan dalam penjatuhan pidana; dan masalah independensi hakim dan rasa keadilan masyarakat, upaya jalan keluar yaitu Hakim harus memahami maksud dari Pasal 27 UUD Tahun 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Korupsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	31 Aug 2022 02:23
Last Modified:	31 Aug 2022 02:23
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3280

Actions (login required)

View Item