Analisis Yuridis Pidana Penjara Sebagai Subsider Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Sonia Siregar, Selly Tunisa and Sinaga, Bintatar and Ardianto Iskandar, Eka (2019) Analisis Yuridis Pidana Penjara Sebagai Subsider Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (143kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (176kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah membentuk dan mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar tercapai tujuan undang-undang itu sendiri, yaitu memberantas tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pidana ini dijatuhkan bila terdapat kerugian keuangan negara atas perbuatan terpidana. Dalam ayat (3) pasal yang sama diatur pula mengenai pidana penjara sebagai subsider dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apa dasar penjatuhan pidana penjara sebagai subsider pidana tambahan pembayaran uang pengganti?; Bagaimana proses penerapan dan eksekusi putusan pidana penjara sebagai subsider pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?; Apa yang menjadi kendala dalam penerapan pidana penjara sebagai subsider pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan bagaimana upaya penyelesaiannya? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Penjatuhan dan penerapan pidana penjara sebagai subsider pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu apabila 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, kemudian harta benda terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tetapi harta benda terpidana tidak cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Kendala penerapan pidana penjara sebagai subsider pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu seolah ada opsi bagi terpidana antara kedua pidana tersebut, Jaksa harus ektra detail dalam pelacakan aset terpidana dan terdapat disparitas putusan pidana penjara sebagai subsider pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Diperlukan konsep pemidanaan baru dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pembentukan lembaga khusus yang tugasnya mengurus kerugian negara yang belum kembali.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Korupsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	31 Aug 2022 02:24
Last Modified:	31 Aug 2022 02:24
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3383

Actions (login required)

View Item