Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Devi, Sri and Prihatini, Lilik and Mega Wijaya, Mustika (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (110kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (140kB)

Abstract

Pornografi balas dendam (revenge porn) adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dan pengucilan dari masyarakat Penegakan hukum menjadi penting untuk melindungi korban karena korban mengalami kerugian materiil dan materiil Permasalahan yang akan dikaji pada penulisan ini yaitu: 1) bagaimana perlindungan hukum bugi korban Tindak Pidana Pomograf Balas Dendam (Rowing Porn) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban? 2)Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normati didukung dengan penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pengumpulan datanya dengan cara studi pustaka yaitu dengan mencari peraturan peraturan yang tertulis, penjelasan penjelasan dan teori-teori dari buki, jurnal atau literatul yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta hasil wawancara dengan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai perlindungan korban pomografi balas dendam, serta pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif. Kemudian data yang diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori yang relevan dan argumentasi peneliti sendiri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Perlindungan korban pornografi balas dendam (revenge porn) menjadi penting karena salah satu akibatnya yaitu harkat dan martabat korban telah direndahkan, kerugian korban dapat berupa kerugian materi dan kerugian materiil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian restitusi kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana. UU ITE Pasal 45 ayat (1) Pasal 27 ayat (1) dapat disimpulkan pelaku yang mentransmisikan, mendistribusikan konten asusila dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 2) Upaya untuk menanggulangi perkara tindak pidana pomografi balas dendam dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hukum Fakultas Hukum > Hukum > Korban Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Pornografi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	31 Aug 2022 02:24
Last Modified:	31 Aug 2022 02:24
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3394

Actions (login required)

View Item