Wasito, Muhammad Lerick and Andayani BS, Dwi and H. Insani, Isep (2022) Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Dalam Pemenuhan Kelestarian Dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Menurut Prinsip Green Government. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
Cover.pdf Download (527kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (653kB) |
Abstract
Pertumbuhan penduduk berdampak langsung kepada permasalahan lingkungan. Salah satu kota yang terdampak lingkungannya akibat pertumbuhan penduduk adalah Kota Bogor. Ada tiga masalah lingkungan yang dihadapi Kota Bogor yaitu kemacetan, sampah, dan pencemaran lingkungan. Pemerintahan Kota Bogor dalam hal ini memiliki dinas yang bertanggungjawab secara langsung kepada lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintahan Kota Bogor perlu memberlakukan konsep-konsep green government agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada dan juga dalam penerapannya bukan hanya sekedar pemerintahan yang peduli terhadap lingkungan, melainkan pemerintah yang benar-benar menjalankan visi misi green government terhadap pembangunan kota yang menggunakan energi ramah lingkungan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menjelaskan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pemenuhan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Kedua, menjelaskan kewenangan dan kebijakan yang dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pemenuhan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berperdoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pemenuhan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup antara lain mengatur sistem pembuangan limbah, menempatkan kawasan industri terpisah dari perumahan warga, melakukan pengawasan, dan penghijauan. Adapun kewenangan yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Kota Bogor antara lain Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik; AMDAL; UKL-UPL; BML; IPPLH; dan SPPLH. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Umum > DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Green Government |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 31 Aug 2022 02:24 |
Last Modified: | 31 Aug 2022 02:24 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3397 |
Actions (login required)
View Item |