Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Bogor Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sholihah, Aulasysyifa and Wuisang, Ari and Mahipal, Mahipal (2020) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Bogor Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (602kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (755kB)

Abstract

Pemerintah Daerah Kota Bogor bersama-sama dengan Dinas Sosial Kota Bogor dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial ini berupaya keras melakukan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama bagi anak jalanan, anak terlantar, gelandangan dan pengemis. Tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam hal ini Walikota bersama Dinas Sosial Kota Bogor terlihat dari program yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bogor bersama Dinas Sosial Kota Bogor diantaranya mengajak para pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Bogor bersedia menjadi orang tua asuh bagi 1 atau 2 anak jalanan. Substansi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial telah cukup memadai dalam mengatur masalah kesejahteraan sosial. Hanya saja dalam penyelenggaraannya masih terdapat hambatan-hambatan, seperti kurangnya fasilitas kendaraan, kurangnya jumlah anggota/personil menjadi tidak seimbang dengan banyaknya PMKS di Kota Bogor, dan terbatasnya biaya anggaran dari Pemerintah Daerah. Masalah yang timbul dalam penanganan adalah para penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) masih terus turun ke jalanan. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Bogor diantaranya melakukan: a. Usaha preventif, seperti melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial, bantuan sosial, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan akseptabilitas terhadap sumber, asistensi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan. b. Usaha represif, seperti melakukan penjangkauan (operasi/razia), identifikasi (umur dan tempat asal), seleksi, motivasi sosial, bimbingan sosial. c. Usaha rehabilitatif, seperti melakukan motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksebilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan/atau, rujukan. d. Usaha perlindungan, seperti melakukan bantuan sosial, advokasi sosial, serta bantuan hukum. e. Usaha penunjang, seperti memperhatikan dari segi sarana dan prasarana. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian lapangan (field research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > Kesejahteraan Sosial Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemkot (Pemerintah Kota)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	02 Sep 2022 07:37
Last Modified:	02 Sep 2022 07:37
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3740

Actions (login required)

View Item