Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Untuk Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Putri Nur Sakinah, Putri Nur Sakinah and Andayani BS, Dwi and Mahipal, Mahipal (2021) Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Untuk Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (543kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (724kB)

Abstract

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Penduduk merupakan sumber daya paling penting bagi setiap negara. Pada hakikatnya Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi tanpa ada perlakuan diskriminatif termasuk orang asing merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Salah satu dokumen kependudukan merupakan Kartu Tanda Penduduk Eletronik (KTP-el). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 63 bahwa warga negara asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik. Kepemilikan KTP-el diikuti dengan ketentuan tidak terlibat dalam proses politik, baik itu memiliki hak dipilih maupun hak untuk memilih. Kepemilikan KTP-el tersebut hanya sebagai identitas sementara selama WNA tinggal di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka pendataan sebab Indonesia sedang menuju pada Single Identity Number dimana kedepannya siapapun di Indonesia seluruh aktivitasnya akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemberian Single Identity Number bagi warga negara asing berguna untuk pembuatan izin dan berbagai kebutuhan data selama berada di Indonesia. Dalam Penulisan hukum ini, Penulis menggunakan jenis peneliatian normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder serta metode kualitatif sebagai teknik pengelolaan datanya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > KTP (Kartu Tanda Penduduk) Fakultas Hukum > Umum > WNA (Warga Negara Asing)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	31 Aug 2022 11:34
Last Modified:	31 Aug 2022 11:34
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3742

Actions (login required)

View Item