Analisis Pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Antara PT. Arutmin Indonesia Dengan PT. Alta Tujuhpuluh

Alfidia Tri Ihsanti, Alfidia Tri Ihsanti and S.D.W., Dodo and Siswajanthi, Farahdini (2019) Analisis Pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Antara PT. Arutmin Indonesia Dengan PT. Alta Tujuhpuluh. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (325kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (366kB)

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, batubara merupakan suatu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan. Dalam menghasilkan produk tambang batubara, dibutuhkan usaha dalam dunia pertambangan. Pada prinsipnya Perjanjian Karva Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B adalah instrumen hukum bagi penanaman modal atau investor yang ingin melakukan usaha pertambangan batubara. Perjanjian tersebut di DU 311 Saring, Kabupaten Tanah Bumbu, diselenggarakan dari tanggal 1 Nopember 2005 sampai 31 Desember 2006. Dalam periode tersebut, di bulan Nopember tahun 2005 dan Desember 2005, PT. Arutmin Indonesia masih-menyelesaikan masalah ganti rugi lahan, sehingga pekerjaan secara fisik baru dapat dilakukan pada tanggal 1 Januari 2006. Selain itu, dalam periode tahun 2006 ini belum ada produksi batubara yang dihasilkan karena kegiatan utamanya masih pada pekerjaan infrastruktur. Penerapan prinsip perjanjian dalam sebuah kegiatan pengusahaan pertambangan terletak pada sistem pertambangan yang dianut oleh rezim pertambangan yang lama yaitu pertambangan menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pengusahaan pertambangan batubara yang menggunakan sistem Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ini memakai aspek hukum keperdataan, yaitu perjanjian tertulis atau kontrak yang berbentuk perjanjian karya yang tidak diatur di dalam KUHPerdata sehingga perjanjian karya tersebut bersifat perjanjian innominaat. Dengan demikian, PT. Arutmin Indonesia wanprestasi berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Identifikasi masalah yaitu Bagaimanakah pelaksanaan Pekerjaan PKP2B antara PT. Arutmin Indonesia dengan PT. Alta Tujuhpuluh, Permasalahan apa sajakah yang timbul akibat PKP2B antara PT. Arutmin Indonesia dengan PT. Alta Tujuhpuluh, serta Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKP2B yang terjadi antara PT. Arutmin Indonesia dengan PT. Alta Tujuhpuluh. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Wanprestasi Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Hukum Perjanjian Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Pertambangan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	01 Sep 2022 02:27
Last Modified:	01 Sep 2022 02:27
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3894

Actions (login required)

View Item