Kebijakan Integrasi Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Apriliani, Apriliani and ul Hosnah, Asmak and Prihatini, Lilik (2021) Kebijakan Integrasi Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (238kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (501kB)

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat dalam proses pengembalian para terpidana kembali kepada kesatuan hubungan kehidupan di masyarakat yang mengandung aspek pengayoman berupa pembimbingan dan pembinaan. Namun pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah mengalami overcrowding atau kelebihan kapasitas, terlebih di masa pandemi seperti ini kondisi seperti itu sangat rentan dan berbahaya dalam penyebaran Covid-19. Disebabkan karena kondisi seperti ini dalam rangka mencegah penularan virus maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Lembaga Pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 melakukan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan integrasi. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan pemerintah melakukan pembinaan warga binaan di masa pandemi dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas? Apa yang menjadi kendala dan dampak dalam pemberian pembinaan warga binaan terintegrasi di masa pandemi di Balai Pemasyarakatan dan bagaimana upaya penanggulangannya? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris, sifat penelitian berupa penelitian deskriptif analitis, sedangkan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Pembebasan warga binaan di masa pandemi seperti ini bukanlah hal yang sebenarnya patut dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dengan mengulangi tindak pidana lagi tetapi ini sudah menjadi hak warga binaan apabila telah memenuhi syarat untuk mendapat kebijakan pembebasan seperti berkelakuan baik, aktif melakukan pembinaan, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan. Kendala yang dialami dalam proses pembimbingan dan pembinaan warga binaan adalah ketika warga binaan yang disebut klien pemasyarakatan lose contact atau hilang kontak sehingga tidak ada pelaporan rutin terhadap pembimbing kemasyarakatan. Solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi kendala tersebut dimulai dari diri warga binaan tersebut yaitu adanya motivasi untuk mengikuti pembimbingan dan pembinaan begitu juga pembimbing kemasyarakatan harus lebih kreatif dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Lembaga Pemasyarakatan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Sep 2022 02:02
Last Modified:	03 Sep 2022 02:02
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4140

Actions (login required)

View Item