Upaya Penanggulangan Tindak Pidna Terorisme Melalui Kontra Radikalisme Dan Deradikalisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme (Diteliti Di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

Nihlatul Izzah, Putri Anggita and Sinaga, Bintatar and Handoyo DP, Sapto (2019) Upaya Penanggulangan Tindak Pidna Terorisme Melalui Kontra Radikalisme Dan Deradikalisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme (Diteliti Di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (235kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (446kB)

Abstract

Terorisme sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Karena hal tersebut, tentunya diperlukan suatu langkah penanggulangan yang tepat oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terdapat beberapa upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diantaranya melalui kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Dalam hal ini yang melaksanakan penanggulangan tersebut ialah salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Identifikasi masalahnya ialah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui kontra radikalisasi dan deradikalisas serta apa saja kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui kontra radikalisasi dan deradikalisasi serta bagaimana upaya jalan keluarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu bersifat deskriptif analitis, artinya memperoleh datadata digambarkan sedemikian rupa secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, yurisprudensi, doktrin serta perundangundangan yang berlaku. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini dari permasalahan tersebut upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui kontra radikalisasi dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung sedangkan deradikalisasi memiliki tahapan dan pelaksanaan dimana deradikalisasi di dalam lapas dilakukan dengan 4 tahapan yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Adapun pelaksanaan deradikalisasi di luar lapas yaitu pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan kewirausahaan. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme adanya kendala ialah terjadinya beberapa penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan yang dibuat oleh BNPT dan dalam pelaksanaan program deradikalisas membutuhkan dana yang besar dan waktu yang panjang, tetapi anggaran dan sumber daya manusianya pun terbatas. Tidak adanya peraturan perundangundangan yang khusus mengatur upaya penanggulangan tersebut. Dari permasalahan tersebut seharusnya pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut dan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam melakukan upaya tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Terorisme
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	05 Sep 2022 02:36
Last Modified:	05 Sep 2022 02:36
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4417

Actions (login required)

View Item