Waluya, Fajar and S.D.W., Dodo and D. Butar-butar, Dinalara (2021) Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli Yang Dilakukan Dibawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor :96/PDT.G/2018/PN DPK.). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
Cover.pdf Download (246kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (655kB) |
Abstract
Peralihan hak milik sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 20 Tahun 1960 menyatakan bahwa Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak Tain. Jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Supaya ada akta perjanjian jual beli menunjukan adanya jaminan kepastian hukum dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jual beli di bawah tangan hanya dibuktikan dengan selembaran kwitansi pembayaran secara lunas sebagai bukti telah terjadi kegiatan jual beli. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli, dikarenakan tidak adanya sertipikat hak atas tanah dari perjanjian jual beli tersebut. Salah satu sengketa yang penulis angkat untuk dijadikan skripsi adalah mengenai analisis peralihan hak milik berdasarkan jual beli yang dilakukan di bawah tangan dengan studi kasus Putusan Nomor 96/PDT.G/2018/PN.DPK. Dengan permasalahan bagaimana masalah terkait dengan peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan melalui jual beli di bawah tangan, apa upaya penyelesaian terhadap sengketa jual beli yang dilakukan di bawah tangan tersebut dapat dibaliknamakan. Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian normatife yang artinya melakukan penelusuran data kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis peralihan hak milik berdasarkan jual beli yang dilakukan di bawah tangan dalam Perkara 96/PDT.G/2018/PN.DPK, Majelis hakim dalam menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka Penggugat berhak untuk membaliknamakan sertipikat hak atas tanah. Hal tersebut didasarkan pada rasa keadilan yang lebih menekankan kepada hukum yang timbul pada masyarakat. Pada Perkara Nomor 96/PDT.G/2018/PN.DPK. Penggugat selaku pembeli tanah berupa bangunan dari pihak Tegugat selaku penjual tanah berupa bangunan, pihak Penggugat dan Pihak Tergugat melakukan jual beli secara di bawah tangan hanya dengan selembaran kwitansi, dan sertipikat hak atas tanah tersebut masih nama pihak Tergugat. Sehingga Penggugat tidak bisa membaliknamakan sertipkat hak atas tanah dikarenakan pihak Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya. Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dengan nomor Perkara 96/PDT.G/2018/PN.DPK. telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik dengan UndangUndang Pokok Agraria, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > HAT (Hak Atas Tanah) Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Jual Beli Fakultas Hukum > Hukum > Peralihan Hak |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 04 Oct 2022 06:51 |
Last Modified: | 04 Oct 2022 06:51 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4710 |
Actions (login required)
View Item |