Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Analisis Akta Perdamaian Nomor :147/PDT.G/2017/PN.BGR)

Rudin Simarmata, Hammer and D. Butar-butar, Dinalara and Kusnadi, Nandang (2021) Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Analisis Akta Perdamaian Nomor :147/PDT.G/2017/PN.BGR). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (216kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (316kB)

Abstract

Perentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah, salah satunya melalui mediasi. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah kekuatan hukum perdamaian hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata?, Bagaimanakah akibat hukum akta perdamaian hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata? dan Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan akta perdamaian dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Dia penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif anantis dengan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research)), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan hal yang sama juga diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, yang menjelaskan bahwa suatu akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Akibat hukum akta perdamaian hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, yaitu para pihak tidak dapat membatalkan akta perdamaian secara sepihak dan para pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian tersebut. Hal ini dikarenakan akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akta perdamaian yaitu adanya salah satu pihak yang wanprestasi terhadap putusan perdamaian. Sebagai upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan meminta permohonan eksekusi untuk memaksa pihak yang wanprestasi melaksanakan isi akta perdamaian.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Mediasi Fakultas Hukum > Hukum > Sengketa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	12 Sep 2022 02:53
Last Modified:	12 Sep 2022 02:53
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4732

Actions (login required)

View Item