Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Bogor

Sukmana, Hendi and Rohaedi, Edi and Basri, Hasan (2019) Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (706kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB)

Abstract

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan undangundang. Pelayanan perizinan adalah gerbang pembuka masuknya investasi. Dengan kemudahan perizinan yang diberikan, maka diharapkan akan terjadi pertumbuhan investasi yang masuk secara signifikan. Proses perizinan yang panjang ini terjadi karena terpecah-pecahnya kewenangan penerbitan izin yang dilakukan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan pemohon izin harus mondar-mandir ke berbagai SKPD untuk mengurus perizinan usahanya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Pengaturan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Peraturan walikota ini bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan SMART di DPMPTSP Kota Bogor, menciptakan sinergi antar pelayanan depan (front office) dengan pengolahan perizinan (back office), mengoptimalkan penyelenggaraan SMART dalam pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan mendorong terjadinya tata kelola perizinan dan non perizinan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu kendala komunikasi, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas fisik dan struktur birokrasi. Model rekomendasi sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dalam penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dapat melakukan langkah-langkah dalam perbaikan implementasinya, yaitu melalui perbaikan komunikasi kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, fasilitas fisik dan perbaikan struktur birokrasi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemkot (Pemerintah Kota)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	26 Aug 2022 12:49
Last Modified:	26 Aug 2022 12:49
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/482

Actions (login required)

View Item