Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong Aceh Ditinjau Dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Gubernur Aceh Dengan Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh (Keputusan No. 189/677/2011/No.1054/MAA/XII/2011/No.B/121/I/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh).

Sari Handayani, Novi and Al Marsudi, Subandi and Handoyo DP, Sapto (2020) Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong Aceh Ditinjau Dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Gubernur Aceh Dengan Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh (Keputusan No. 189/677/2011/No.1054/MAA/XII/2011/No.B/121/I/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (487kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (565kB)

Abstract

ABSTRAK Masih adanya masyarakat Aceh yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi oleh leluhur mereka dalam menyelesaiakan persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga khususnya ditingkat gampong (desa). Adat dan hukum adat merupakan salah satu alat penunjuk arah dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh hukum adat. peradilan adat merupakan institusi peradilan yang hidup dalam masyarakat yang dilandasi adat istiadat setempat. Keberadaan peradilan adat telah hidup sejak lama dan saat ini dikuatkan dengan berbagai macam regulasi kebijakan. Dalam aspek peradilan adat, aceh merupakan provinsi yang menjadi model percontohan tentang bagaimana mekanisme peradilan adat bisa melengkapi fungsi dan peradilan formal dalam memberikan akses terhadap keadilan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh peradilan adat gampong (desa) Aceh dalam menyelesaikan sengketa, untuk mengetahui kewenangan peradilan adat gampong dalam menyelesaikan perselihan atau sengketa di gampong Aceh dan untuk mengetahui kekuatan atas putusan dari peradilan adat gampong Aceh. penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mempergunakan sumber-sumber hukum, berupa peraturan perundangundangan serta buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian hukum empiris apabila diperlukan. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Terhadap data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan terdapat 2 (dua) model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh peradilan adat gampong Aceh yakni model penyelesaian sengketa yang sederhana dengan keterlibatan para pihak biasanya terbatas. Model lainnya yakni model penyelesaian sengketa yang menyerupai persidangan formil dan merujuk kepada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Kata Kunci: Adat, Peradilan Adat, Penyelesaian Sengketa adat

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Adat
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	12 Sep 2022 07:35
Last Modified:	12 Sep 2022 07:35
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4861

Actions (login required)

View Item