Analisis Keabsahan Perceraian Anggota Kepolisian Di Pengadilan Agama Tanpa Surat Izin Dari Kesatuan (Studi Kasus :Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2018/PA.Bgr)

Putri H, Oriana and Suhermanto, Suhermanto and Kusnadi, Nandang (2021) Analisis Keabsahan Perceraian Anggota Kepolisian Di Pengadilan Agama Tanpa Surat Izin Dari Kesatuan (Studi Kasus :Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2018/PA.Bgr). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (329kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (535kB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu aparatur negara yang memiliki peran penting dalam mengayomi dan melindungi masyarakat indonesia. Polri sangat identik dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, maka dari itu setiap anggota Polri wajib memiliki kepribadian yang baik. Dengan begitu Polri harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar masyarakat mengerti akan harusnya mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Hal ini mengharuskan setiap anggota Polri memiliki peraturan-peraturan yang mengikat baik dalam bidang pekerjaan maupun pribadi, salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam beberapa kasus, masih banyak anggota Polri yang tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sebagaimana dapat ditemukan pada putusan perkara Nomor 1289/Pdt.G/2018/PA.Bgr, penelitian kasus ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dan penyelesaian putusan perkara. Proses persidangan dijalankan tanpa kehadiran dari pihak Termohon, kehadiran saksi-saksi, informasi dari pihak keluarga Pemohon, dan data kelengkapan yang persidangan yang diajukan oleh pihak Pemohon. Dalam putusan perkara nomor 1289/Pdt.G/2018/PA.Bgr hakim menyatakan bahwa perceraian yang diajukan oleh anggota Polri tanpa surat rekomendasi dari Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwa telah putusnya perkawinan anggota Polri dalam ikatan dinas, namum telah dikabulkan dengan sah secara hokum oleh Pengadilan Agma Kota Bogor, pada tanggal 4 februari 2019 Pengadilan Agama Bogor mengaluarkan Akta Cerai kepada pihak Pemohon dan Termohon yang merupakan Anggota Polri yang tidak memiliki surat rekomendasi atau surat izin dari kantor. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan suatu data secara lengkap, terperinci, dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Penelitian normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan katakata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis, mudah dipahami atau dimengerti, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Agama > Perceraian Fakultas Hukum > Hukum > Polisi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	13 Sep 2022 03:16
Last Modified:	13 Sep 2022 03:16
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4885

Actions (login required)

View Item