Perbedaan Antara Ulama Mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Dalam Transaksi Perdagangan Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Abdurrahman Rizki, Muhammad and Siswajanthy, Farahdinny and Mahipal, Mahipal (2019) Perbedaan Antara Ulama Mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Dalam Transaksi Perdagangan Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (79kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (102kB)

Abstract

Dalam transaksi perdagangan Islam pada praktiknya, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat antara Ulama satu dengan Ulama lainnya, termasuk di Indonesia sendiri yang masih ada beberapa perbedaan pendapat dalam fatwa yang diberikan. Salah satunya perbedaan fatwa antara Ulama dunia dengan Dewan Syariah Nasional terkait penerapan denda keterlambatan pada transaksi perdagangan Islam. Penerapan denda keterlambatan ini oleh sebagian ulama termasuk ke dalam bentuk riba, dengan dalil karena adanya suatu pertambahan atas suatu transaksi dalam perdagangan Islam. Mengenal pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lag berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta’zir. Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI sendiri mengenai penerapan sanksi denda keterlambatan ini memperbolehkan Individu maupun Lembaga Keuangan Syariah untuk menerapakn denda keterlambatan ini dengan catatan hanya diperbolehkan kepada nasabah mampu yang menundanunda pembayaran. Penulisan hukum ini menjelaskan tentang bagaimana perbedaan pendapat antar ulama terhadap penerapan denda keterlambatan dalam transaksi perdagangan Islam, yang kedua yaitu, bagaimana ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI /IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, dan terakhir, bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan nasabah tidak mampu yang terlambat melakukan pembayaran. Jenis pene;itian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Dagang/Perdagangan Fakultas Hukum > Hukum > Denda Fakultas Hukum > Hukum > Sanksi Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Transaksi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	12 Oct 2022 01:45
Last Modified:	12 Oct 2022 01:45
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5104

Actions (login required)

View Item