Pengaturan Dan Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Diteliti Di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta)

Rizki Nur Islami, Ahmad and H. Insani, Isep and Lathif, Nazaruddin (2021) Pengaturan Dan Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Diteliti Di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

	Text Cover.pdf Download (421kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (673kB)
	Text BAB I.pdf Download (208kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (953kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (132kB)

Abstract

Sebagaimana adagium: “Het recht hink achter de feiten aan” (Hukum akan selalu tertinggal dari kenyataan dalam masyarakat), begitu pula dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dunia saat ini telah memasuki era industri 4.0, dan untuk itu pemerintah indonesia pun melakukan peningkatan atas EoDB (Ease Of Doing Business). Pada era industri 4.0 ini semua hal dapat dijangkau melalui sistem informasi elektronik. Atas dasar itu kemudian pada tahun 2018, Mahkamah Agung memasuki era baru yakni peradilan elektronik dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (e-Litigasi atau e-Court). Hal ini mengubah paradigma beracara di pengadilan dari paradigma yang konvensional (sidang hadir di tempat) kepada paradigma baru yakni sidang elektronik (melalui sitem informasi pengadilan / e-Court tanpa menghadiri sidang acara fisik). Penulisan hukum ini berjudul “Pengaturan Dan Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Diteliti Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dki Jakarta)”. Dalam penelitian ini penulis memiliki identifikasi masalah yaitu: Bagaimana Pengaturan, Penerapan dan mekanisme beracara di Peradilan Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliitian ini adalah analisis deskriptif dan penelitian lapangan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah menjelaskan kepada pembaca bahwa Persidangan secara Elektronik mencakup keseluruhan proses acara persidangan dimulai dari penyampaian Gugatan hingga Pengucapan Putusan secara elektronik, dengan pengecualian acara pembuktian. Adapun hambatan yang terjadi dalam sistem peradilan elektronik yaitu: Belum adanya Fitur-Fitur yang lengkap di dalam aplikasi e-Court, belum adanya penyesuaian lebih lanjut terhadap pokok Bea Materai, dan Kendala Sumber Daya Manusia yang tidak mampu dan belum terbiasa untuk melakukan persidangan melalui sistem elektronik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) Fakultas Hukum > Hukum > Peradilan Elektronik
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	10 Oct 2022 06:47
Last Modified:	10 Oct 2022 06:47
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5174

Actions (login required)

View Item