Implementasi Penerapan Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara Guna Terciptanya Good Governance Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Studi Kasus UKPBI Kabupaten Bogor

Nurfauziah, Amelia and Nuradi, Nuradi and Setiadi, Teguh (2022) Implementasi Penerapan Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara Guna Terciptanya Good Governance Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Studi Kasus UKPBI Kabupaten Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (438kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (726kB)
	Text BAB I.pdf Download (604kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (483kB)

Abstract

Salah satu amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 5 “ Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip professional, aparatur sipil negara merupakan unsur aparatur yang melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Untuk pelayanan barang dan jasa dalam peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ merupakan aturan pelaksanaan pasal 73 ayat (5), pasal 75, pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa kemudian sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bogor No.29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > ASN (Aparatur Sipil Negara) Fakultas Hukum > Umum > Pelayanan Publik
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	14 Sep 2022 07:55
Last Modified:	14 Sep 2022 07:55
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5282

Actions (login required)

View Item