Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Subjek Hukum Internasional Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949 Dan Konvensi Den Haag 1907

Khoirul Basyri, Fazri and Chairijah, Chairijah and Wuisang, Ari (2021) Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Subjek Hukum Internasional Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949 Dan Konvensi Den Haag 1907. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (200kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (564kB)
	Text BAB I.pdf Download (270kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (231kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan OPM dalam perspektit subjek hukum internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulisan dengan menggunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kaum pemberontak dalam subjek hukum internasional adalah Konvensi Den Haag IV 1907 terkhusus dalam Pasal 1, 2, 3 tentang syarat-syarat kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional dan Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang perang dan pemberontakan. Namun berdasarkan instrumen hukum internasional tersebut menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan bahwa diperlukan adanya rezim hukum internasional yang memperjelas kriteria-kriteria kaum pemberontak untuk mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional karena hingga saat ini kriteria-kriteria kaum pemberontak hanya dilihat dari segi politis saja. Diperlukannya Memorandum of Understanding (MoU) karena adanya keinginan yang kuat dari OPM untuk memisahkan diri dari NKRI, sehingga melalui MoU tersebut diharapkan dapat memberikan kesepahaman dan kesepakatan serta memberikan solusi bagi kedua pihak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Konvensi Den Haag Fakultas Hukum > Konvensi Jenewa Fakultas Hukum > Hukum Internasional > OPM (Organisasi Papua Merdeka)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	04 Oct 2022 07:36
Last Modified:	04 Oct 2022 07:36
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5300

Actions (login required)

View Item