Nurmalia, Gina and Chairijah, Chairijah and Lathif, Nazaruddin (2021) Tinjauan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Terhadap Status Hukum Pengungsi. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
cover.pdf Download (180kB) |
|
Text
lembar pengesahan.pdf Download (366kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (333kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB) |
Abstract
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengungsi terbesar ke-4 di wilayah Asia. 55% pengungsi yang berada di Indonesia berasal dari negara Afganistan. Keberadaan pengungsi ini berpotensi pada berbagai pelanggaran hukum salah satunya penyalahgunaan terhadap status pengungsi. Sementara itu, Indonesia belum mempunyai peraturan yang komprehensif tentang pengungsi yang berada di wilahanya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kejelasan status hukum pengungsi di Indonesia sebagai negara yang bukan peserta/pihak Konvensi Jenewa 1951 mengenai pengungsi dan Protokol 1967. Perolehan status hukum seseorang sebagai pengungsi di negara bukan peratifikasi seperti Indonesia berbasiskan pada UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Indonesia bukan sebagai negara anggota UNHCR. Hal ini membuat para pengungsi memilih Indonesia sebagai negara yang tepat untuk mengungsi. Penelitian ini mengacu pada teori Imre Anthoni yang membahas tentang yurisdiksi negara. Maka, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana perkembangan jumlah pengungsi serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019? Apakah lembaga terkait yang menangani kasus pengungsi telah cukup efektif dan efisien dalam penanganan kasus pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum? Bagaimana kendala dan solusi dalam penanganan pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan melalui In Depth Interview dengan pihak-pihak di lembaga terkait. Berdasarkan hasil wawancara pakar dan analisis deskriptif kualitatif diketahui bahwa jumlah pengungsi dalam 4 (empat) tahun terakhir di Indonesia selalu menembus angka ribuan dan terbukti adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan berdampak pada berbagai aspek baik aspek sosial, budaya, ideologi, bahkan keimigrasian yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Penanganan yang dilakukan lembaga terkait belum efektif dan efisien karena sering terjadi tumpang tindih antara tugas lembaga nasional dan lembaga internasional terkait yang menangani pengungsi. Hal yang menjadi kendala seperti ini disebabkan tidak adanya payung hukum yang komprehensif dan kurangnya sikap tegas dari pemerintah Indonesia terhadap para pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga, saran dari penelitian ini adalah dibutuhkan pembaharuan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang merupakan pedoman pemerintah Indonesia dalam menangani Pengungsi dari luar negeri.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Internasional Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Nasional Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Pengungsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 17 Oct 2022 01:22 |
Last Modified: | 17 Oct 2022 01:22 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5309 |
Actions (login required)
View Item |