Abigail Rivai, Michelle and K. Milono, Yennie and Prihatini, Lilik (2021) Penerapan Sanksi Pidana Bagi Aparat Lembaga Pemasyarakatan Yang Memberikan Fasilitas Istimewa Pada Warga Binaan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
cover.pdf Download (56kB) |
|
Text
lembar pengesahan.pdf Download (116kB) |
Abstract
Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang karena penyebab utama sel berfasilitas istimewa dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari penyalahgunaan wewenang yang berkait dengan suap menyuap yang dilakukan oleh Warga Binaan terhadap aparat yang berwenang yang harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu faktor apa yang menjadi penyebab aparat Lembaga Pemasyarakatan memberikan fasilitas istimewa kepada Warga Binaan? Bagaimana penerapan sanksi bagi aparat Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan fasilitas istimewa bagi Warga Binaan? Serta apa kendala dan bagaimana penanggulangan terhadap aparat Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan fasilitas istimewa bagi Warga Binaan? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan tektik kepustakaan, dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Faktor yang menjadi penyebab aparat Lembaga Pemasyarakatan memberikan fasilitas istimewa kepada Warga Binaan yaitu karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bukan memenuhi kebutuhan primer yang disebabkan karena gaya hidup konsumtif akibat dorongan atau godaan yang datang dari berbagai pengaruh sekitar yakni atasan dan rekan kerja, karena moralnya kurang kuat dengan tawaran nilai suap dari Warga Binaan sehingga mudah tergoda untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Penerapan sanksi bagi aparat Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan fasilitas istimewa bagi Warga Binaan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda RP. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan peraturan perundanganundangan lainnya. Upaya penanggulangan dengan upaya penal yang merupakan upaya yang bersifat represif (penindakan) bagi pelaku tindak pidana dan upaya non penal yang merupakan upaya penanggulangan tindak pidana yang bersifat preventif yaitu pencegahan. Diharapkan untuk menerapkan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru dan peraturan lain yang berlaku serta sanksi secara tegas dan efisien.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Saksi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 19 Sep 2022 06:15 |
Last Modified: | 19 Sep 2022 06:15 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5321 |
Actions (login required)
View Item |