Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 984 K/PID/2017)

Maulidya A..k.w, Putri and ul Hosnah, Asmak and Ardianto Iskandar, Eka (2020) Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 984 K/PID/2017). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (57kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (117kB)

Abstract

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan di mutilasi dan menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan pemotongan tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia sudah ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. Ditambah lagi, pelaku adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum tentu saja Kasus ini telah mencoreng nama baik institusi POLRI, yang seharusnya menjadi panutan dalam rangka minimalisir kejahatan yang semakin marak terjadi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman pidana mati. Dan berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam suatu penulisan hukum yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi ( Studi Kasus Putusan Nomor: 984 K/ Pid/ 2017). Permasalahan dalam penelitian ini, Permasalahan dalam penelitian ini, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oknum anggota POLRI dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Pelaku pembunuhan dijatuhkan pidana mati, di dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengahapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian di Indonesia hukuman mati masih pro dan kontra namun pada kenyataanya hukuman mati perlu diterapkan guna mencegah masyarakat untuk melakukan pidana pembunuhan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Pembunuhan Fakultas Hukum > Hukum > Pertanggungjawaban
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	19 Sep 2022 06:06
Last Modified:	19 Sep 2022 06:06
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5343

Actions (login required)

View Item