Primta Ginting, Reynanda and Darmawan, Iwan and Prihatini, Lilik (2022) Aspek Hukum Pidana Internasional Terhadap Pengembalian Aset-Aset Negara Yang Dicuri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
cover.pdf Download (151kB) |
|
Text
lembar pengesahan.pdf Download (187kB) |
Abstract
Sistem demokrasi dan konsep negara hukum di Indonesia memunculkan suatu tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala perbuatan masyarakat diatur dalam norma, hukum, dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa. Karenanya, setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang dan norma masyrakat akan diproses menurut hukum yang berlakı, hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari negara hukum. Salah satu kejahatan hukum yang harus ditindak adalah korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Tidak jarang pelaku korupsi menyembunyikan kekayaan hasil tindak pidananya di luar negeri dengan harapan dapat menghindari pemeriksaan pemerintah Indonesia. Pemerintah berusaha untuk mengembalikan aset tersebut dari tempat penyembunyian pelaku. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum pidana internasional yang dugunakan untuk mengembalikan aset-aset negara yang dicuri dalam kasus tindak pidana korupsi? siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi? apakah hambatan yang timbul dalam upaya pelaksanaan proses pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pidana internasional manakah yang diperlukan dalam proses pengembalian aset negara dan juga untuk mengetahui pihak mana saja yang terlibat dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana yang disembunyikan pelaku di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan bersama mengenai aspek hukum pidana internasional mana yang berlaku secara umum untuk seluruh negara di dunia tentang pengembalian aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya kesepakatan antar negara-negara di seluruh dunia dalam aspek hukum pidana internasional mana yang dipakai dalam kaitannya untuk mengembalikan aset yang disembunyikan di luar yuridiksi negara.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Korupsi Fakultas Hukum > Hukum > Pengembalian Aset |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 19 Sep 2022 06:10 |
Last Modified: | 19 Sep 2022 06:10 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5367 |
Actions (login required)
View Item |