Eksistensi Anti Dumping Dalam Asean China Free Trade Area (ACFTA) Bagi Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Hemansyah, Riki and Suparta, I Wayan and Ardianto Iskandar, Eka (2019) Eksistensi Anti Dumping Dalam Asean China Free Trade Area (ACFTA) Bagi Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (214kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (371kB)

Abstract

Perjanjian ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) telah diratifikasi ke dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Perjanjian ini mendorong terjadinya berbagai perubahan di dalam sektor perdagangan dengan diterapkannya kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif. Perdagangan bebas ini menimbulkan masalah, yakni melonjaknya barang impor yang semakin besar dan tidak terkendali yang dilakukan secara dumping. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan terhadap kelangsungan pengembangan industri dalam negeri terutama bagi UMKM. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan yuridis sosiologis, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dan data yang diperoleh dari hasil penelitian dirumuskan dengan menggunakan metode kualitatif. Perjanjian ACFTA memiliki dampak yang besar terhadap industri dalam negeri khususnya UMKM karena adanya praktik dumping yang dilakukan oleh negara anggota ACFTA lain yaitu penurunan penjualan dalam negeri; penurunan keuntungan; penurunan produksi; yang akhirnya menimbulkan pengurangan tenaga kerja atau penurunan gaji, bahkan pemberhentian hubungan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan suatu tindakan anti dumping untuk melindungi industri dalam negeri. Ketentuan anti dumping ini terdapat dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994. Dalam perjanjian ACFTA untuk melindungi industri dalam negeri mengacu kepada Pasal XIX GATT 1994 dan perjanjian WTO tentang pengamanan perdagangan. Kewenangan suatu negara melindungi industri dalam negeri dari tindakan dumping merupakan suatu hak dan kedaulatan negara, Indonesia mempunyai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan sebagai tindakan perlawanan berupa pengenaan bea masuk anti dumping untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri akibat dari barang dumping.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Dumping (Banting Harga) Fakultas Hukum > Umum > UMKM
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	04 Oct 2022 07:41
Last Modified:	04 Oct 2022 07:41
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5370

Actions (login required)

View Item