Analisis Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang Telah Melakukan Poligami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Sah

Azhar Novaldi, Azhar Novaldi and Handoyo DP, Sapto and Kusnadi, Nandang (2019) Analisis Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang Telah Melakukan Poligami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Sah. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (411kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (515kB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduki pejabat penguasa aparatur negara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik di dalam maupun di luar dinas. Namun, pada kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah tindak pidana poligami tanpa sepengetahuan istri yang sah yang dilakukan oleh oknum anggota te Pengaturan tindak pidana menggandakan perkawinan (poligami) tanpa sepengetahuan istri yang sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279. Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Kebebasan ini tidak berarti bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana sesuai kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Hakim juga kerap memiliki perbedaan dalam menerapkan kualifikasi tindak pidana ini sebagaimana yang dikenal dengan disparitas putusan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan mengetengahkan judul: Analisis Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI yang Telah Melakukan Poligami Tanpa Sepengetahuan Istri yang Sah. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AL/2017 dan Putusan Nomor 56K/MIL/2016. Permasalahan yang diteliti adalah apa yang menjadi faktor penyebab dan dampak serta modus operandi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI yang telah melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang sah, bagaimana penerapan sanksi pidananya dan bagaimana upaya jalan keluarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian normatif dengan didukung oleh penelitian empiris, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode library research dan field research, dan data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan metode kualitatif. Faktor penyebab terjadinya disparitas dalam Putusan Nomor 150K/PM II-08/AL/2017 dan Putusan Nomor 56K/MIL/2016 adalah persepsi tentang keadilan yang berbeda oleh setiap Hakim dan faktor penyebab terjadinya oknum TNI melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang sah yaitu faktor keluarga/rumah tangga. Serta modus operandinya yaitu mengaku belum menikah dan pemalsuan identitas. Upaya jalan keluar dalam menanggulangi tindak pidana poligami tanpa sepengetahuan istri yang sah yang dilakukan oleh oknum TNI adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada Anggota TNI berkaitan dengan Poligami sehinggga dapat dicegah bagi anggotanya yang akan melakukan Poligami.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Disparitas Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Sanksi Pidana Fakultas Hukum > Hukum Agama > Poligami
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Sep 2022 02:53
Last Modified:	20 Sep 2022 02:53
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5406

Actions (login required)

View Item