Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 JUNTO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Noer Fadhylah, Gemah and Krishnawati Milono, Yennie and Prihatini, Lilik (2021) Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 JUNTO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (352kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (553kB)

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan harus dilindungi dari segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang merupakan suatu tindakan keji yang hampir seluruh dunia mengecam perilaku tersebut. Penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pendekatan kasus perkara tindak pidana asusila persetubuhan terhadap anak?. Bagaimanakah sanksi pidana pelaku tindak pidana asusila persetuuhan terhadap anak dan terhadap orang dewasa?. Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi tindak pidana asusila persetubuhan terhadap anak?. Tujuan penulisan hukum ini untuk menganalisis dan memahami penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa Penegakan hukum tindak pidana terhadap putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Cbd telah ditetapkan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor Tahun 2016 jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penegakan hukum tindak pidana terhadap putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Cbd telah ditetapkan berdasarkan Pasal Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, penegakan hukum tindak pidana terhadap putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN.Cbd ditetapkan berdasarkan Pasal Pasal 82 ayat (1) Perpu nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disarankan dalam penerapan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilakukan bisa dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Anak Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hukum Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Asusila
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	10 Oct 2022 06:45
Last Modified:	10 Oct 2022 06:45
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5426

Actions (login required)

View Item