Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Dwi Cahyo Oktarianto, Danang and D. Butar-butar, Dinalara and Mursini, Anyuta (2022) Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (106kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (158kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (230kB)

Abstract

Pendaftaran memiliki arti yang penting terhadap jaminan fidusia. Pendaftaran merupakan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur atau penerima fidusia. Pada tanggal 5 Maret 2013, untuk memberikan solusi berdasarkan keluhan masyarakat mengenai peningkatan pelayanan publik dan tuntutan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.0T.03.01. Pendaftaran jaminan fidusia dengan cara yang baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM secara online dan apa permasalahan yang timbul dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan bagaimana cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan) melalui pendekatan perundang-undangan serta sifat penelitiaan yang digunakan yaitu deskriptif analisis, yaitu bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Kesimpulan dari penulisan hukum ini yaitu Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM secara online berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan UUJF No. 42 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2013 akan menimbulkan sanksi baik perdata maupun pidana terhadap notaris tersebut. Sanksi perdata yang dimaksud adalah gugatan dan ganti rugi yang diajukan oleh para penghadap yang membuat akta jaminan fidusia tersebut sanksi pidana notaris dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) dengan tuduhan melakukan penggelapan dokumen, harta kekayaan pihak lain, atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 372 dan Pasal 263 KUHPidana dan kendala yang dihadapi oleh notaris dalam pelaksanaan pendaftaran akta perjanjian jaminan fidusia setelah dilaksanakan secara online adalah pada umumnya kendala yang disebabkan oleh sistem operasional yang tidak dapat bekerja dengan baik, lalu solusinya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran akta perjanjian jaminan fidusia setelah dilaksanakan secara online adalah pada umumnya notaris wajib melakukan penginputan data ulang atas gangguan pada sistem operasional maupun terjadinya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh notaris tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Fidusia Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Notaris Fakultas Hukum > Hukum > Pertanggungjawaban Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Akta
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	04 Oct 2022 07:41
Last Modified:	04 Oct 2022 07:41
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5518

Actions (login required)

View Item