Tinjauan Yuridis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara

Mahendra, Fadhil and Lathif, Nazaruddin and Mahipal, Mahipal (2022) Tinjauan Yuridis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

[img] Text
cover.pdf

Download (202kB)
[img] Text
lembar pengesahan.pdf

Download (452kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (1MB)

Abstract

Setelah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 (UU KPK) disahkan, kontruksi kelembagaan KPK justru bertetntangan dengan aspek teori Lembaga Negara Independen yang menjadi dasar KPK dibentuk pada awalnya. Teori Lembaga Negara independent mengontruksikan bahwa struktur Lembaga harus lepas dari cabang kekuasaan negara lainnya, sehingga secara parallel kedudukan kepegawaiannya iuga harus mengikuti kontruksi independensi kelembagaan tersebut. Namun paradigma ini tidak diimplemntasikan dalam UU KPK karena telah menempatkan KPK secara structural dan institusional sebagai bagian dari rumpun eksekutif. Sehingga, transfigurasi status kepegawaian KPK menjadi ASN menyebabkan indepedensi pegawai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi akan terdistorsi secara struktura maupun fungsional. Focus permasalahan (1) bagaimana tinjauan yuridis KPK pasca peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (2) permasalahan apa yang di hadapi KPK pasca peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara serta bagaimana penyelesaiannya. Hasil penelitian ini menunjukan (1) seluruh pegawai komisi pemberantasan korupsi dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara, kecuali pegawai yang diperbantukan di KPK dialihkan menjadi ASN dengan ketentuan jabatan struktural sehingga untuk mendukung kinerja, meskipun berstatus ASN secara fungsional tetap tunduk pada prinsip-prinsip kelembagaan KPK sebagai pencegahan dan pemberantasan korupsi. (2) desain manajerial kepegawaian KPK musti disesuaikan dengan konsep Lembaga negara independent yang mengutamakan otonomi pengelolaan Lembaga melalui peran yang lebih efektif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > ASN (Aparatur Sipil Negara)
Fakultas Hukum > Hukum > KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited: 30 Sep 2022 03:47
Last Modified: 30 Sep 2022 03:47
URI: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5522

Actions (login required)

View Item View Item