Eka Prasetys, Dimas and Susilawati K., Tuti and Wuisang, Ari (2019) Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Berdasarkan Konvensi Internasional Tentang Tenaga Kerja (ILO) Tahun 1947. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
cover.pdf Download (351kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (1MB) |
|
Text
lembar pengesahan.pdf Download (420kB) |
Abstract
Skripsi ini membahas pengaturan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tersebut, tetapi juga menjabarkan pula ketentuan pengawasan ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan yaitu Deskritif Analatis, jeuis penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian Kepustakaan (Library Resesarch) dan Wawancara Interview). Baban hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer. Sekunder dan Tersier serta pengolahan data secara Kualitatif. Tenaga Kerja Asing diatur Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 4 Konvensi tersebut. Menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Di Indonesia izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1. Namun pada kenyataannya masih ditemukan masalah dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bogor, yaitu pencapaian strategi pengawasan Tenaga Kerja Asing yang belum optimal dipengaruhi oleh faktor internal lingkungan organisasi dan faktor eksternal organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang berperan penuh dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bogor. Selain itu masalah lainnya pelanggaran izin tinggal, dan izin kerja dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indouesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis dan ada beberapa ditemukan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Serta ditemukan juga Tenaga Kerja Asing memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) telah kadaluarsa.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Internasional > ILO (International Labour Organization) Fakultas Hukum > Umum > Tenaga Kerja Asing |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 15 Oct 2022 03:05 |
Last Modified: | 15 Oct 2022 03:05 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5566 |
Actions (login required)
View Item |