Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Masalah Penyeludupan Imigran Melalui Jalur Wilayah Perairan Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional

Nurlela, Siti and Susilawati K., Tuti and Wuisang, Ari (2021) Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Masalah Penyeludupan Imigran Melalui Jalur Wilayah Perairan Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (350kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (598kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (984kB)

Abstract

Semakin meningkatnya imigran illegal yang masuk ke Indonesia terutama melalui jalur wilayah perairan mengharuskan Indonesia menjaga keamanan, stabilitas dan kedaulatan Negara melalui penetapan peraturan maupun kebijakan di bidang keimigrasian serta penanggulangan dengan upaya preventif dan kerjasama internasional. Isu pokok yang diangkat adalah bagaimana upaya preventif yang akan dilakukan Indonesia dalam menangani para imigran yang masuk secara illegal. Selain itu, seperti apakah bentuk kerjasama antara Indonesia dengan organisasi internasional yang juga berperan aktif dalam menangani masalah imigran illegal ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengupayakan penanggulangan masalah penyelundupan imigran dengan cara dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun upaya tersebut kurang efektif karena tidak adanya aturan khusus mengenai imigran illegal dan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Selain itu, kerjasama anatara Indonesia dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) terhambat oleh pemberian status terhadap imigran illegal yang bergantung kepada keputusan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), sedangkan International Organization for Migration (IOM) hanya membantu dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak para imigran tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses penempatan pengungsi ke Negara ketiga. Solusinya adalah Indonesia merevisi ulang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian supaya lebih tegas lagi atau membantu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menentukan status imigran illegal dengan meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Internasional Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Imigran Fakultas Hukum > Hukum > Penyeludupan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Oct 2022 02:46
Last Modified:	17 Oct 2022 02:46
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5617

Actions (login required)

View Item