Penegakan Kedaulatan Nasional Di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua New Guinea Dalam Upaya Meningkatkan Keamanan Nasional (Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Unclos 1982)

Hartanta Kembaren, Teoflus and Chairijah, Chairijah and Susilawati K., Tuti (2019) Penegakan Kedaulatan Nasional Di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua New Guinea Dalam Upaya Meningkatkan Keamanan Nasional (Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Unclos 1982). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (399kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (697kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea adalah: Pertama, Masalah kegiatan lintas batas di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea berkaitan dengan kegiatan lintas batas ilegal masyarakat perbatasan sebagai bentuk kegiatan tradisional karena adanya persamaan adat dan budaya antara masyarakat perbatasan. Kedua, masalah keamanan yang berkaitan dengan kegiatan kriminalitas di wilayah perbatasan dan kegiatan separatisme yang dilakukan OPM menggunakan jalur dan wilayah perbatasan sebagai basis mobilitas pergerakan mereka. Ketiga, masalah kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea yang mengkhawatirkan, baik itu sumber daya manusianya, maupun infrastruktur pembangunan di wilayah tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan teori-teori hukum internasional khususnya yang mencakup mengenai teori pengelolaan perbatasan serta konsep hubungan bilateral antar negara. Dengan adanya Joint Ministerial Commission dan Joint Border Committee antara Indonesia dan Papua New Guinea, permasalahan di wilayah batas dalam konteks peningkatan kerjasama manajemen pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara dapat diminimalisir. Kondisi Kedaulatan Nasional di wilayah perbatasan yang belum kuat akan menjadi kendala dalam menghadapi dan mengatasi Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG). Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, menganalisis keterkaitan antara permasalahan tersebut dan pengaruhnya terhadap hubungan kedua negara, serta bagaimana bentuk, mekanisme, dan dampak dari kerjasama yang dijalin oleh kedua negara dalam kerangka hubungan bilateral IndonesiaPapua New Guinea. Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penulisan hukum ini untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penegakan Kedaulatan Nasional di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua New Guinea. Dengan hadirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang didukung dengan adanya Pasukan Pengamanan Wilayah Perbatasan, UNCLOS 1982 dan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta berbagai hukum internasional lainnya, diharapkan mampu menjaga Kedaulatan, menegakkan Keamanan Nasional NKRI khususnya di wilayah Perbatasan kedua negara dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Internasional Fakultas Hukum > Hukum Internasional > UNCLOS 1982 Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Perbatasan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	10 Oct 2022 06:45
Last Modified:	10 Oct 2022 06:45
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5618

Actions (login required)

View Item