Prospek Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Berdasarkan RUU Mengenai Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia

Karina utami, Siti and Mihradi, R. Muhammad and Mega Wijaya, Mustika (2022) Prospek Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Berdasarkan RUU Mengenai Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (374kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (534kB)

Abstract

Setidaknya ada 5 (lima) Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat. Termasuk atas tanah adat atau tanah ulayat. Hal penting dari putusan - putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa melalui putusan - putusannya Mahkamah Konstitusi telah merumuskan kriteria dan kondisionalitas serta proses pengakuan yang lebih pasti dari masa sebelumnya. Bahkan, pada Putusan 35 Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menggunakan sendiri kriteria dan kondisionalitas yang disusunnya itu untuk menguji legal standing dua komunitas masyarakat adat dalam masyarakat adat dalam berperkara di Mahkamah Kostitusi. Persoalan kriteria dan kondisionalitas ini telah menjadi bahan debat yang berkepanjangan yang bermuara pada pengingkaran hak masyarakat hukum adat itu. Ketidak jelasan kriteria dan kondisionalitas ini pula yang menjadi salah satu penyebab lahirnya tututan perlunya amandemen terhadap Pasal 18 yang telah melahirnya Pasal 18B ayat (2). UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia yang diatur dalam UU”.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Adat
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	04 Oct 2022 07:47
Last Modified:	04 Oct 2022 07:47
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5661

Actions (login required)

View Item