Studi Perbandingan Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Tidak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Antara Negara Indonesia Dan Negara Amerika

Aji Kurniawan, Tri and ul Hosnah, Asmak and Lathif, Nazaruddin (2022) Studi Perbandingan Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Tidak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Antara Negara Indonesia Dan Negara Amerika. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (57kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (109kB)

Abstract

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan bagi anak-anak dari tindak pidana dan kekerasan seksual terhadap anak. Banyaknya kasus korban tindak kekerasan dan asusila terhadap anak di Indonesia adalah bukti bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini masih kurang efektif dan perlu adanya perubahan. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu Penerapan Dan Pengaturan sanksi pidana hukuman kebiri di negara Indonesia dengan negara Amerika Dan Kendala dalam Peneran dan Pelasanaanya. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yang bersifat normative, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya peraturan perundang-undangan hukum pidana dan .Negara Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi kebiri kimia sejak tahun 1996 di negara bagian California, dan salah satu di negara bagian lainnya yaitu negara bagian Forida dengan mengeluarkan peraturan Statuta Florida Tahun 2018 artikel 794.011 dan 794.0235 tentang Sexual Battery atau gambaran tentang kejahatan seksual. Kendala penerapan sanksi kebiri Kimia di Amerika Serikat salah satunya adalah Biaya pelaksanaan mahal, atas hal ini pemerintah telah menganggarkan biaya khusus untuk penerapan sanksi kebiri kimia. Meski Indonesia telah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, belum ada realisasi pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku, ini terkendala tentang siapa yang akan melaksanakan eksekusi , dalam hal ini Kedokteran sebagai tenaga medis menolak untuk melakukan ekseskusi karena bertentangan dengn sumpah dan kode etik kedokteran dan dianggap dengan Hak Asasi Manusia. Menjawab kendala ini pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksanaan kebiri dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Eleketronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Indentital Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Eksekutor kebiri kimia dilakukan oleh Kedokteran Kepolisian, petugas medis atau petugas senior dan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan serta tidak dibatasi oleh sumpah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Anak Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Kebiri Kimia Fakultas Hukum > Hukum > Perbandingan Hukum Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Kekerasan Seksual
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	15 Oct 2022 03:12
Last Modified:	28 May 2024 00:49
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5675

Actions (login required)

View Item