Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hadi, Abdul and Mihradi, R. Muhammad and Mahipal, Mahipal (2021) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (460kB)
	Text Lembar pengesahan.pdf Download (776kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi pada sejarahnya lahir untuk menjaga keseimbangan konstitusi seiring berkembangnya jaman dan perubahan. Karna sejatinya Peraturan perundang-undangan adalah produk politik maka diperlukan adanya penjaga konstitusi untuk menjaga stabilitas terseut sehingga kontitusi tetap berjalan semestinya. Seiring berjalannya waktu peran Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran menjaga menjaga kondisi juga berwenang mungadili sengketa pemilihan Umum. Namun hal ini pun menimbulkan pro kontra karena khawatir kemurnian Mahkamah konstitusi tidak lagi dapat dipertahankan apabila sudah bercampur dengan kepentingan politik. Dasar hukum kewenangan MK untuk mengadili perkara sengketa pemilu sudah diatur dalam Pasal 34C UUD 1945. Penelitian itu menggunakan metode normatif yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis bahan-bahan hukum yang lain. Disamping itu pada praktiknya tugas MK dalam memutus perkara pilkada atau pemilu lebih banyak dibandingkan dengan fungsi utamanya yaitu menguji Undang-undang terhadap Undang undang Dasar, kendala yang dihadapi MK dalam memutus perkara pilkada sangat rumit dan kumples dari mulai efektivitas regulasi yang ada ditambah juga dengan minimnya pengetahuan mengenai administrasi perkara sengketa pilkada menyebabkan terlalu banyak sengketa yang masuk namun ditolak oleh MK karena merupakan sengketa proses perkara pilkada, bukan sengketa hasil pilkada.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah )
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	22 Oct 2022 01:12
Last Modified:	22 Oct 2022 01:12
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5849

Actions (login required)

View Item