Tanggung Jawab Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka Dalam Perlindungan Dan Pengawasan Usaha Peternakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak.

Mawa, Theoktista and H. Insani, Isep and Mega Wijaya, Mustika (2022) Tanggung Jawab Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka Dalam Perlindungan Dan Pengawasan Usaha Peternakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (468kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (630kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemerintahan adalah suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau herbsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum itu ditegaskan lagi dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur dengan felas bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota in mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang . Di maonesia, perlindungan peternakan dan kesehatan hewan sangat penting dalam melindungi hewan ternak. Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia. Hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana, dan hukum disiplin yang tertuju pada utisistem kesehatan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang l'eternakan dan kesehatan Hewan yang menempatkan pelayanan kesehatan sebagai suatu usaha atau perusahaan Pasal 76 Ayat (1). Campur tangan pemerintah hanya meliputi tiga permasalahan di dalam bidang kehewanan berikut :Pemberantasan penyakit hewan menular, perbaikan peternakan dan kesejahteraan hewan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan kita perlu mengetahui tanggung jawab Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Sikka dalam perlindungan dan pengawasan usaha peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak tersebut. Adapun identifikasi dalam penulisan hukum ini adalah Bagaimana tanggung awab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka dalam perlindungan dan pengawasan usaha peternakan ? dan Permasalahan apa yang timbul dalam perlindungan dan pengawasan usaha ternak di Kabupaten Sikka dan upaya penyelesaiannya? konsep dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan pengawasan. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian penunjukan bahwa tanggung jawab mengenai perlindungan dan pengawasan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka terhadap para usaha ternak. Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sikka juga mengeluarkan Peraturan yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak. Permasalahan dalam bidang Pengawasan usaha ternak adalah masih adanya pelanggaran terhadap empat aspek pengawasan seperti: Pengawasan terhadap dampak lingkungan usaha ternak, pengawasan terhadap lalulintas ternak dan bahan asal ternak, pengawasan terhadap keamanan pangan asal ternak, dan pengawasan terhadap legalitas usaha peternakan. Sebagai upaya penyelesaiannya terhadap permasalahan ini, dapat dilakukan dengan cara lebih mempertegas dan memperketat aturan yang di susun oleh Bupati Kabupaten Sikka yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak, sehingga dapat membantu masyarakat dalam usaha ternak dengan lebih baik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hewan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 01:47
Last Modified:	20 Oct 2023 01:47
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5928

Actions (login required)

View Item