Tinjauan Yuridis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Ramadhan Putri Rachardjo, Mutiara and Wuisang, Ari and Handoyo DP, Sapto (2022) Tinjauan Yuridis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (198kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (379kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu produk kebijakan pemerintahan tingkat daerah yang penyusunan dan penetapannya dilakukan setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu indikator keberhasilan APBD dalah dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung akan mengganggu pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini didukung oleh metode penelitian bersifat empiris untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini adalah terdapat berbagai macam kendala dalam proses penyusunan APBD seperti Waktu penyusunan yang lamban, Persoalan anggaran yang tekor atau defisit anggaran, Minimnya semangat efesiensi, Kurang berpihaknya anggaran pemerintah kepada publik, Anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi, Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah, Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran, Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD, Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi, Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana, Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah, dan Rendahnya inovasi pendanaan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penyusunan APBD adalah Perlu dilakukan inovasi dalam proses perencanaan partisipatif, mengembangkan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, Perlu penguatan kapasitas dan komitmen, dan Pemberian sanksi sesuai aturan, dengan sanksi yang lebih spesifik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah )
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	25 Mar 2023 02:00
Last Modified:	25 Mar 2023 02:00
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6323

Actions (login required)

View Item