Kewenangan KementerianKelautan Dan Perikanan Dalam Pengawasan Terhadap Ekspor Ilegal Benih Lobster

Aulia Rachmata, Deanira and Wuisang, Ari and Handoyo DP, Sapto (2022) Kewenangan KementerianKelautan Dan Perikanan Dalam Pengawasan Terhadap Ekspor Ilegal Benih Lobster. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text COVER.pdf Download (146kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (151kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengenai kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam pengawsan ekspor illegal Benih Lobster (Puerulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana Indonesia merupakan negara maritim dengan keberagaman sumber daya ikan di laut yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik guna kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem sumber daya laut. Oleh karena itu, untuk menjaga keberagaman sumber daya ikan di Indonesia yang merupakan negara maritim, dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu sumber daya ikan yang cukup berpotensi tinggi untuk membantu perekonomian masyarakat pesisir pantai adalah sumber daya Lobster (Panurilus spp.). Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN- KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis memiliki identifikasi masalah yaitu: Bagaimana upaya dan kendala Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melindungi, dan mengawasi pengelolaan Benih Lobster, terutama dalam kegiatan ekspor illegal Benih Lobster. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan penelitian lapangan. Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melindungi dan mengawasi terkait budidaya lobster agar kelestariannya tetap terjaga yaitu Membuat dan menyusun berbagai regulasi yang berkaitan mengenai perlindungan dan pengawasan benih lobster. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp). Kemudian Agar dalam hal pengawasan, penjualan dan pembudidayaan lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai peraturan yang telah ada alangkah baiknya dapat dibakukan, dan tidak berubah-ubah sehingga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan lobster tidak kebingungan dengan peraturan yang kerap kali berubah setiap pergantian Menteri.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	09 Sep 2023 01:49
Last Modified:	09 Sep 2023 01:49
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6844

Actions (login required)

View Item