Kewenangan Kementerian Perhubungan Dalam Penetapan Syarat Perjalanan Dalam Pandemi COVID-19

Dhiyauddin, Ahmad and Mihradi, R. Muhammad and Kusnadi, Nandang (2022) Kewenangan Kementerian Perhubungan Dalam Penetapan Syarat Perjalanan Dalam Pandemi COVID-19. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (413kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (580kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Negara-negara di dunia mengalami masa krisis dan kekhawatiran luar biasa yang diakibatkan oleh pandemi virus Corona atau sekarang lebih sering disebut Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2020. Pemerintahan Indonesia melakukan upaya dan usaha yang maksimal guna meminimalisir jumlah orang yang terinfeksi penyakit Covid-19. kebijakan yang dilakukan oleh Presiden yaitu berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam merespon Kedaruratan Kesehatan. Dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19, Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah. Kementerian Perhubungan selaku anggota dari Gugus Tugas Covid-19 membuat Surat Edaran berupa peraturan dan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi umum ataupun pribadi, baik di darat, laut, dan udara, untuk di dalam dan/atau luar daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat mengenai pengaturan dan implementasi Kewenangan Kementerian Perhubungan Tentang Penetapan Persyaratan Perjalanan di Masa Pandemi Covid-19. Sifat penelitian penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, dan jenis penelitian ini adalah normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah Teknik penelitian kepustakaan seperti Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Pengolahan data yang diperoleh penulisan hukum ini diatur secara kualitatif. Pengaturan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Penetapan Persyaratan Perjalanan di Masa Pandemi Covid-19 dinilai kurang memadai dan masih mengalami banyak kendala dalam menjalankan tugas- tugas nya, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan terlalu banyak aturan yang diubah-ubah. Permasalahan pengaturan dan implementasi pengaturan kewenangan Kementerian Perhubungan Dalam Penetapan Persyaratan Perjalanan di Masa Pandemi Covid-19 adalah adanya permasalahan produk hukum yang diubah-ubah, oknum aparat penegak hukum yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur, kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, kurangnya harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang menyebabkan sulitnya menerapkan aturan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sehingga terjadi kesulitan dalam proses mengimplementasikan kewenangan Kementerian Perhubungan tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > COVID-19
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	14 Sep 2023 07:10
Last Modified:	14 Sep 2023 07:10
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6850

Actions (login required)

View Item