Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Di PT. Tambora Setia Jaya (KSO) PT. Danueraksa Sarana Cipta Di Jakarta Selatan)

Rahayu, Mutiara and Suparta, I Wayan and H. Insani, Isep (2022) Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Di PT. Tambora Setia Jaya (KSO) PT. Danueraksa Sarana Cipta Di Jakarta Selatan). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover mutiara.pdf Download (151kB)
	Text pengesahan mutiara_1.pdf Download (190kB)
	Text daftar pustaka mutiara_1.pdf Download (257kB)

Abstract

Sektor jasa kontruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang tujuan pembangunan nasional. Di era globalisasi saat ini pembangunan di bidang infrastruktur merupakan salah satu program pemerintah yang memegang peranan penting dalam meningkatkan laju Dalam merencanakan suatu proyek pertumbuhan ekonomi nasional. pembangunan pihak Pemerintah diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai pengguna anggaran untuk melakukan kesepakatan dengan kontraktor sebagai pihak yang akan mengerjakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam satu kesatuan dokumen yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi tersebut menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun Pemerintah selama terselenggaranya proses pembangunan. Dalam penelitian skripsi ini akan diuraikan mengenai pengaturan serta aspek-aspek terkait Kontrak Kerja Konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bilamana diketahui Kontrak Kerja Konstruksi itu dapat berakhir dan seperti apa tanggung jawab para pihak serta bentuk pertanggungjawabannya dalam hal terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Pengaturan kontrak kerja konstruksi saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kontrak Kerja Konstruksi beserta perubahan-perubahannya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum kontrak kerja konstruksi berakhir oleh karena pekerjaan telah selesai, pembatalan kontrak, kematian kontraktor, belah pihak. kepailitan, pemutusan kontrak dan persetujuan kedua Pertanggungjawaban akan hal terjadinya permasalahan dalam kontrak kerja kontruksi dilakukan dengan cara pemberian kompensasi, penggantian biaya, perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang pekerjaan yang tidak sesuai prestasi dan pemberian ganti kerugian. Berdasarkan hasil analisis, masih ada terjadinya sengketa yang terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa kontruksi hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pembayaran yang telat dibayarkan oleh pihak pengguna jasa kontruksi dan diselesaikan dengan mediasi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	14 Sep 2023 07:12
Last Modified:	14 Sep 2023 07:12
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6880

Actions (login required)

View Item