Urgensi Pemberian Izin Poligami Dalam Perkara Nomor Nomor 991/Pdt.G/2021/Pa.Plg

Tasya Nabila, Rafa and Kusnadi, Nandang and Mahipal, Mahipal (2022) Urgensi Pemberian Izin Poligami Dalam Perkara Nomor Nomor 991/Pdt.G/2021/Pa.Plg. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover rasa tasyaa.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text pengesahan rafa tasya_1.pdf - Published Version Download (224kB)
	Text daftar pusaka rafa tasya_1.pdf - Published Version Download (422kB)

Abstract

Poligami adalah perkawinan lebih dari 1 (satu), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu poligini dan poliandri. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur mengenai poligami, namun poligami dilakukan masyarakat tanpa memenuhi alasan dan syarat dibolehkan poligami. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana poligami menurut Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagaimana pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, tipe penelitian deskriptif, dan pendekatan masalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat disertai alasan dibolehkannya poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan dan KHI hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami, dan pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Peraturan Pemerintah (PP No.9/1975). Akibat hukum poligami, yaitu: hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, anak memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya, dan istri-istri berhak atas harta bersama.Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan penetapan peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Palembang. Mengetahui jalannya izin poligami atau prosedur pelaksanaanya pada saat Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama. Berikutnya adalah hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama. Suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Hambatan internal dalam pelaksanaan izin poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Semarang yaitu pada saat persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Agama > Poligami
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	14 Sep 2023 07:11
Last Modified:	20 Oct 2023 03:05
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6887

Actions (login required)

View Item