Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Pelanggaran Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Kedaulatan Indonesia

Melanysari, Desi and Susilawati K., Tuti and H. Insani, Isep (2022) Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Pelanggaran Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Kedaulatan Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover desi.pdf Download (319kB)
	Text pengesahan desi_1.pdf Download (238kB)
	Text pengesahan desi_1.pdf Download (238kB)

Abstract

Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yangmelanggar hukum, dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh suatu nelayan asing dari negara tertentu di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya. Dengan sumber daya perikanan yang melimpah di laut Indonesia dan juga termasuk negara yang berbatasan langsung dengan laut lepas, maka menarik perhatian bagi nelayan asing untuk memasuki wilayah perairan Indonesia dan mengambil sumber daya perikanan di laut Indonesia secara illegal. Dengan kegiatan tersebut telah melanggar kedaulatan Indonesia dan juga telah merugikan perekonomian negara yang sangat besar. Banyaknya kasus illegal fishing di perairan Indonesia, tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh pemerintah di Kawasan perairan Indonesia. Pertanggungjawaban bagi pelaku illegal fishing telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menjelaskan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara hukum nasional dan internasional dalam penegakan hukum perikanan terdapat pada pada 73 ayat (1) UNCLOS bahwa negara pantai dapat melaksanakan hak-hak nya dan melakukan penuntutan hukum berdasarkan peraturan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai UNCLOS. Lalu Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif yang termuat dalam Pasal 13 bahwa aparatur penegak hukum Republik Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI, — baik dilakukan oleh warga negara RI maupun warga negara asing. Diharapkan membuat pengaturan sanksi pidana yang lebih jelas dan tegas sehingga la celah bagi pelaku untuk bebas dari hukuman.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 01:49
Last Modified:	20 Oct 2023 01:49
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6902

Actions (login required)

View Item