Analisis Peneyelesaian Tindak Pidana Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Study Kasus Nomor 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)

Febrianti, Novia and H. Insani, Isep and Ardianto Iskandar, Eka (2023) Analisis Peneyelesaian Tindak Pidana Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Study Kasus Nomor 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover(8).pdf Download (230kB)
	Text lembar pengesahan(8).pdf Download (163kB)
	Text daftar pustaka(8).pdf Download (445kB)

Abstract

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan Kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korporasi mengenai perpajakan? dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi pada putusan nomor 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT? Sifat penclitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui library research dan field research, serta pengolahan data dilakukan secara Kkualitatif. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi mengenai perpajakan terdapat model pertanggungjawaban korporasi, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, dan Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Penyelesaian tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktiakan dakwaan peuntut umum dalam dakwaan Kkesatu, yaitu perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomro 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mempunyai unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sehenarnya. Permasalahan penegakan hukum tindak pidana perpajakan oleh Kkorporasi yaitu belum ada persamaan persepsi, tetapi Mahkamah Agung mempunya cara untuk menyamakan persepsinya dengan mengeluarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021 schagal pedoman hakim menjatuhi hukuman dengan pengertian yang sama,

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Korupsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 01:51
Last Modified:	20 Oct 2023 01:51
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6929

Actions (login required)

View Item