Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi

Yusuf Mubarok, Rifky and Rohaedi, Edi and Mihradi, R. Muhammad (2023) Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover(7).pdf Download (1MB)
	Text lembar pengesahan(7).pdf Download (586kB)
	Text daftar pusaka(7).pdf Download (2MB)

Abstract

Pemerintah telah memudahkan pemohon izin dengan mengintegrasikan perizinan dalam satu tempat sehingga proses yang dilakukan lebih cepat, baik segi prosedur, waktu, serta biaya yang dikeluarkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi adalah dinas yang berwenang untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi. Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan dan non perizinan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi. Salah satu inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi yaitu dengan meluncurkan SIJIMAT (Siap Jemput Perizinan di Masyarakat) dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam hal ini para pengusaha yang memohonkan legalitas perizinan. Lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibuat untuk menyeragamkan kualitas perizinan dan pelayanan publik, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Seluruh daerah, termasuk Pemerintah Kota Sukabumi, wajib beralih menggunakan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu kendala komunikasi, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas fisik dan struktur birokrasi. Model rekomendasi sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dapat melakukan langkah-langkah dalam perbaikan implementasinya, yaitu melalui perbaikan komunikasi kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, fasilitas fisik dan perbaikan struktur birokrasi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Peraturan Walikota Fakultas Hukum > Umum > Pelayanan Publik
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 01:51
Last Modified:	09 Oct 2024 02:33
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6937

Actions (login required)

View Item