Analisis Kekuatan Mengikat Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) (Studi Kasus Putusan Nomor 19/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.)

Rafa Dzulfiqar, Muhammad and Satory, Agus and Perdana, Angga (2023) Analisis Kekuatan Mengikat Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) (Studi Kasus Putusan Nomor 19/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover Muhammad Rafa Dzulfiqar.pdf Download (74kB)
	Text Lembar Pengesahan Muhammad Rafa Dzulfiqar.pdf Download (126kB)
	Text Daftar Pustaka Muhammad Rafa Dzulfiqar.pdf Download (237kB)

Abstract

Perusahaan atau debitor seringkali mengalami penurunan dan kerugian. Hukum mengatur untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi jika debitor mempunyai kesepakatan utang piutang dengan dua atau lebih kreditor dan tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan dengan cara menempuh pengajuan permohonan kepailitan atau melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perdamaian pada PKPU merupakan tahapan bernilai. karena dalam perdamaian tersebut debitor dapat mengusulkan rencana perdamaiannya untuk merestrukturisasi utangnya kepada kreditor.. permasalahan masih bisa tetap terjadi ketika debitor lalai dari isi perjanjian perdamaian yang telah mengikat semua pihak dan di-homofagasi tersebut dengan itikad tidak baik, sehingga kreditor melakukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di-homologasi. Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenal kekuatan mengikat dari perdamaian yang telah disahkan berdasarkan putusan pengesahan perdamaian (homologas) dan pembatalan perdamaian yang telah di-homologasi. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum kepustakaan dan pada hukum normatif, wawancara terhadap ahli dalam bidang hukum dapat digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus serta wawancara terhadap ahli dalam bidang hukum untuk menguatkan sebuah kesimpulan. Kekuatan mengikat dalam perjanjian perdamaian adalah mengikat semua pihak baik debitor dan kreditor baik kreditor separatis, konkuren, dan preferen. Bagi para pihak terikat pada isi perdamaian dau pemberlakuan perdamaian tersebut berlaku sebagai undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata asas pacta sund servanda. Masing-masing pihak terikat dan bila perjanjian dilaksanakan tanpa ada unsur wanprestasi maka kepailitan akan berakhir. Akibat hukum dibatalkannya perjanjian perdamaian yang di-homologasi dinyatakan sebagai debitor pailit.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 01:59
Last Modified:	20 Oct 2023 01:59
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7032

Actions (login required)

View Item